GCG
PT Eterindo Wahanatama Tbk
 
 
PEDOMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
 
 

PT Eterindo Wahanatama Tbk (“Perseroan”) telah memiliki Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, yang diterbitkan berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 071/SK-DEKOM.EW/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014. Pedoman Kerja ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Tujuan Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
1. Sebagai Pedoman bagi Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam penetapan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta sistem remunerasinya.
2. Sebagai Pedoman bagi Dewan Komisaris dan/ atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengusulkan besaran remunerasinya.
3. Sebagai Pedoman untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menominasikan Direktur dan Komisaris baru, dan juga memfasilitasi pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru oleh pemegang saham.
 
Pedoman Kerja Komite Nominas dan Remunerasi Perseroan antara lain berisikan :
 
Definisi Komite Nominasi dan Remunerasi
1. Komite Nominasi dan Remunerasi, yang selanjutnya disebut Komite, adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi.
2. Nominasi, adalah pengusulan seseorang untuk ditempatkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
3. Remunerasi, adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
 
Jumlah dan Persyaratan Keanggotaan
1. Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang merupaan Komisaris Independen; dan anggota Komite lainnya dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
3. Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan :
  a. tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan
  b. memiliki pengalaman terkait nominasi dan/ atau remunerasi.
4. Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
 
Pengangkatan dan Masa Jabatan
1. Anggota Komite ini diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris melaporkannya kepada RUPS.
2. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
 
Tugas dan Tanggung Jawab Komite di Bidang Nominasi
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
1. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
3. Nama calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur (benchmark) yang disusun sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Nominasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
   
Tugas dan Tanggung Jawab Komite di Bidang Remunerasi
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan/atau struktur atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Melakukan penelaahan atas pernyataan kontrak kerja dan/atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan /atau Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Remunerasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
 
Prosedur Nominasi

1.

Menyusun komposisi , kriteria dan proses nominasi anggota Direski dan/atau Dewan Komisaris.
2. Melakukan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sehingga dapat disusun tindak lanjut pengembangan atas kompetensi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun dalam perencanaan suksesi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 
Prosedur Remunerasi
1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, yang dapat berupa gaji honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variable.
2. Menyusun besaran atas struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dean Komisaris.
 
Rapat
1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diseleggarakan dalam hal dihadiri mayoritas dari jumlah anggota komite termasuk ketua Komite
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
 
Larangan
1. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap Perseroan
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.